Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik
Implications of the Multi-interpretation Article of the ITE Law on the Elements of Humiliation and Defamation
DOI:
https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.735Keywords:
Freedom of Opinion; Legal Uncertainty; Multiple Interpretations; Defamation; Insult.Abstract
Since the beginning of the enactment of laws and regulations related to Electronic Transfer Information, there have been various pros and cons to several articles that are considered to have multiple interpretations, one of which is Article 27 paragraph 3 regarding insults and defamation. Where in the process, the provisions of the article refer to the offense of complaint, but there is no clear limit on the elements of insult and defamation, poses several threats of problems in the implications of the article, among others: 1) limitation of freedom of opinion guaranteed by the constitution and rights Human Rights, 2) lack of legal certainty, 3) the potential for overcriminalization, 4) the ineffectiveness of the article due to duplication of the Humiliation clause of the Criminal Code, 5) Arbitrary actions against the determination of the defendants by justice enforcers. In other words, the situation of multiple interpretations in the article causes the non- fulfillment of the legal objectives to create certainty, benefit and justice. The focus in this paper is to reaffirm the benchmarks for the elements of insult and defamation of Article 27 Paragraph 3 of the ITE Law which is still considered confusing and causes legal uncertainty and hampers the law enforcement process in Indonesia if the article is implemented. In addition, this paper will later provide solutions to these problems. The legal research method used is normative legal research through a statutory or statutory approach, and uses secondary legal data sources.
References
Buku
Idrus, M. (2001). Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
Garner, Bryan A. (1999). Black’s Law Dictionary. 7th edition. Washington D.C: West Group. ST. Paul. MINN
Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta : Kencana Predana Media Group
Mulyadi, Lilik.( 2007). Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi. Jakarta: Penerbit Djambatan
Jurnal
Awawangi, Reydi Vridell. (2014). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lex Crimen Vol 3(4).
Azwar, Muhammad. (2019). Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. Media Iuris 2 (2). 182.
Cahyaningrum, Dian. (2013). Polemik Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKUHP). Info Singkat Volume 5(8).3.
Depri Liber Sonata.(2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakterisrik Khas Dari Metode Penelitian Hukum, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).25.
Kornelius Benuf & Muhammad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengura Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(23).
Mainke, Y., dkk. (2020). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bidang Hukum Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 12(16). 2
Setyoningrum, R A & Ismunarno. (2015). Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Pada Akun Twitter Sebagai Pencemaran Nama Baik. Jurnal Recidive. 4 (2). 226-227.
Siregar , Saputra Husein Siregar .(2020). Bahasa dan Media Sosial pada UU ITE Pada Kasus Ahmad Dhani. Nady Al- Adab 17(2). 26.
Pangemanan, Denis A. (2019). Delik Pencemaran dan Pencemaran Tertulis Terhadap Orang Yang Sudah Mati Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen Vol 8 (4).
Permatasari, Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 23(1), 28.
Purbohastuti, Arum Wahyuni. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. Tirtayasa Ekonomika, 12(2).213.
Viany, L Z. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Terhadap Kebebasan Berpandapat di Indonesia. Lex Et Societis. 8(4). 149.
Wibowo, Ari. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. Jurnal Pandecta 7(1). 5.
Skripsi
Jamal, Faisal. (2019). Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 ayat 3 UU ITE). Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Website
Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019, https://tirto.id/banjir-kasus -pasal-karet-uu-ite-sepanjang2019-eo4 , diakses 27 Juli 2021.
CNN Indonesia. Kominfo Ungkap Kasus Prita Mulyasari Jadi Awal Revisi UU ITE. Dikutip dari https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190207075255-192-367027/kominfo-ungkap-kasus-prita-mulyasari-jadi-awal-revisi-uu-ite. Diakses pada 26 Juli 2021
Databoks. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta. Dikutip dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesiacapai-1967-juta . Diakses pada 26 Juli 2021.
Direktori Mahkamah Agung. Pidana Khusus ITE. Dikutip dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=UU%20ITE&cat=d92c02366ae91966e4cdbe6279fc36eb . Diakses pada 9 Agustus 2021.
Kompaspedia. Kronologi Perjalanan Panjang UU ITE. Dikutip dari https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronologi-perjalanan-panjang-uu-ite#:~:text=21%20April%202008,13%20bab%20dan%2053%20pasal. Diakses pada 26 Juli 2021
