• Isu-Isu Kontemporer dalam Kejahatan dan Penanggulangannya
    Vol 5 No 2 (2019)

    Kejahatan dewasa ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat dan kondisi lingkungan masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang muncul pun dipicu oleh beragam faktor, dan kajian-kajian tentang kejahatan tidak hanya meliputi kajian hukum dan aturan perundang-undangan saja, namun juga dimensi bidang lainnya sepeti sosial, psikologi, dan lainnya. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang edisi kali ini mengangkat tema khusus mengenai "Isu-Isu Kontemporer dalam Kejahatan dan Penanggulangannya", yang diisi oleh berbagai artikel. Artikel-artikel yang ada berusaha menjawab motif terjadinya kejahatan, latar belakang tertentu, sampai kepada perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat dari sudut pandang kriminologi. Kriminologi, dimana dianggap sebagai ilmu yang menjawab tentang sebab musabab terjadinya kejahatan dan perilaku jahat, dan bahkan perilaku menyimpang, dielaborasi dalam tulisan ini. Tulisan-tulisan yang ada merupakan tulisan hasil penelitian yang dilakukan oleh para penulis dalam melihat dan menjawab fenomena kejahatan yang terjadi di masyarakat.

  • Tantangan & Penguatan Berbasis Keilmuan Penegakan Hukum Melawan Tindak Pidana Korupsi
    Vol 5 No 1 (2019)

    Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang edisi kali ini secara khusus mengangkat tema Tantangan & Penguatan Berbasis Keilmuan Penegakan Hukum Melawan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi forum dan wadah bagi akademisi, praktisi, pemerhati, dan para stake holders di tingkat nasional dalam memahami perkembangan terkini pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.  Penegakan Hukum atas berbagai kasus tindak pidana korupsi dikaji dari berbagai perspektif, tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga kepada aspek pencegahan. Edisi kali memuat artikel-artikel hasil penelitian berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari berbagai instansi perguruan tinggi di Indonesia. 

  • Dinamika Demokrasi dalam Pemilihan Umum Serentak dan Keutuhan Bangsa
    Vol 4 No 3 (2018)

    Secara khusus, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang menghadirkan topik yang berkaitan bukan hanya dengan sengketa pemilhan umum, namun juga isu-isu lainnya, yang kami bagi ke dalam empat isu pokok penting, yakni, pertama, dinamika demokrasi dan keutuhan bangsa dalam berbagai isu kontemporer, kedua, penyelesaian sengketa pemilihan umum dan penguatan fungsi lembaga, ketiga, penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana pemilu dan politik uang, dan keempat, pengaruh pendidikan politik dan media massa dalam pemilu. Artikel-artikel yang masuk ke tim redaksi mencapai 82 artikel dan terseleksi sebanyak 51 artikel yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan instansi di seluruh Indonesia, antara lain berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Flores, Universitas Islam Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta, Universitas Ngudi Waluyo, IKIP Veteran Semarang, Politeknik Pusmanu Pekalongan, Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Universitas Darul Islam UNDARIS, Universitas Singaperbangsa Karawang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dayanu Ikhsanuddin Bau-Bau, Universitas Gorontalo, Universitas Negeri Medan, Universitas Internasional Batam. Juga berbagai instansi dan pusat studi seperti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi UII, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kejaksaan Negeri Situbondo, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

  • Diskursus Tindak Pidana Pemilihan Umum di Indonesia
    Vol 4 No 2 (2018)

    Seminar Nasional bertema Diskursus Tindak Pidana Pemilihan Umum di Indonesia merupakan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNNES dalam rangka rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Hukum UNNES Tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan pada 6 September 2018 di Hotel Grasia Semarang, dengan menghadirkan pakar dalam bidangnya, yakni:

    1. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D (Guru Besar Fakultas Hukum UI dan Pakar Pidana Pemilu). Tema “Kerangka Berfikir Kebijakan Pendekatan Pukum Pidana dalam Pesuksesan Penyelengaraan Pemilihan Umum”
    2. Hasyim Asy‘ari, S.H., M.Si., Ph.D (Komisioner KPU RI sekaligus Anggota DKPP RI) Tema: “Peran KPU dalam pencegahan Tindak Pidana Pemilu
    3. M. Fajar S. A. K. Arif, SH, MH (Ketua Bawaslu provinsi Jawa Tengah) Tema: “Peran Bawaslu dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu
    4. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Tema: “Meneropong Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu 2019
  • Penegakan Hukum terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia
    Vol 4 No 1 (2018)

    Seminar Nasional dengan tema Penegakan Hukum terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNNES. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada 18 April 2018 di Semarang dengan menghadirkan Pembicara Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang (meliputi wilayah Jawa Tengah, DI Yogykarta, dan Kalimantan Tengah). Seminar ini bekerjasama dengan RUDENIM Semarang, Penal Study Club FH UNNES, Journal of Indonesian Legal Studies, dan Indonesian Journal of Criminal Law Studies

  • Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesia
    Vol 3 No 1 (2017)

    Paham Radikalisme dan Terorisme menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Banyaknya aksi-aksi terorisme di Indonesia menjadikan Indonesia pusat perhatian global. Dalam banyak kasus, Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, belum dianggap mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada, apalagi berbagai motif terorisme terus berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu bagian ppenting dalam perspektif pencegahan adalah pengawasan keimigrasiaan di Indonesia. Sebab, pengawasan melalui unsur ini dianggap penting karena berbagai paham radikalisme masuk ke Indonesia melalui jalur asing. 

  • Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum (Bagian 2)
    Vol 2 No 2 (2016)

    Pancasila sebagai ideologi negara yang melandasi setiap sendi kehidupan berbangsa dna bernegara di Indonesia saat in banyak mengalami pergeseran makna dan arti, mulai dari hilangnya jatidiri asli bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila sampai tidak terinternalisasinya nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas masyarakat kita. Hal ini yang mendorong, Seminar Nasional tahun 2016 mengusung tema Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum  sebagai kajian penting dalam Pancasila dan Hukum di Indonesia.

  • Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum (Bagian 1)
    Vol 2 No 1 (2016)

    Pancasila sebagai ideologi negara yang melandasi setiap sendi kehidupan berbangsa dna bernegara di Indonesia saat in banyak mengalami pergeseran makna dan arti, mulai dari hilangnya jatidiri asli bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila sampai tidak terinternalisasinya nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas masyarakat kita. Hal ini yang mendorong, Seminar Nasional tahun 2016 mengusung tema Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum  sebagai kajian penting dalam Pancasila dan Hukum di Indonesia.

  • Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN
    Vol 1 No 1 (2015)

    Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia dianggap sebagai negara yang penting dalam kawasan regional Asia Tenggara terutama dalam era MEA tersebut. Berbagai perubahan akan terjadi seiring diberlakukannya MEA nanti, mulai dari arus tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara sampai pengelolaan sumber daya alam dan investasi usaha serta perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Seminar tahun ini mengangkat tema Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai respon atas era MEA yang akan dihadapi Indonesia. Seminar ini mengumpulkan banyak pakar dari berbagai latar belakang yang mencoba menkaji beragai aspek dalam MEA terutama aspek hukumnya.