Tinjauan Konstitualitas dan Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19
Constitutional Review and Study on the Implementation of the Covid-19 Social Assistance Policy
DOI:
https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.707Keywords:
Constitutional Review, Social Assistance of COVID-19, Policy ImplementationAbstract
COVID-19 pandemic devastated various sectors in public which impact on disturbance of the community welfare level. One of the government programs on guarantee proper standard of living including clothing, food, and shelter as well as improvement of proper living conditions in the pandemic period are through the COVID-19’s Social Assistance program by the Ministry of Social Affairs. The program is expected can solve the public problem during this pandemic period. Unfortunately there is some problems in the implementation. Which are about the constitutional issue of the program’s legal base nor technical issues in field, like the recipients of it’s social assistance are not in accordance with the intended purpose and others matters. The consequences of these problems have an impact on the effectiveness of this COVID-19’s Social Assistance program. The research aims to determine the suitability of the COVID-19’s Social Assistance’s policy within the framework of 1945’s Indonesian Constitution and its relation to citizen’s rights and the obligations of the government and also to identify this policy implementation that based on the implementation model Van Horn and Van Meter. The research was carried out in the form of qualitative research with literature study to collect the data. And also to identify the policy implementation that based on the implementation model of Van Horn and Van Meter. The research was carried out in the form of qualitative research with literature studies to collect the data. Briefly, the research shows that COVID-19’s Social Assistance’s program in line with State’s efforts to fullfil the basic rights of citizens, including a decent standard of living, especially during the COVID-19 pandemic and the implementation study with Van Horn Van Meter's variables, which are policy standards and objectives; policy resources; The implementor character; interorganizational communication and enforcement activities; the disposition of Implementors; and economic, social and political conditions indicates the success rate of COVID-19’s Social Assistance policy.
References
Akib, Haedar. 2010. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana”. Jurnal Administrasi Publik 1 (1): 1-11. DOI: https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289.
Aldi, Jihan Anjania. 2020. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Ekosob Pada Saat Darurat Kesehatan”. Jurnal Retrieval 12 (1): 33-56. DOI: -, ISSN: 2302-8262.
Andersen, Jørgen Goul. 2012. Welfare States and Welfare State Theory. Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies.
Arafat, Zulfikar Ali, Aniek Wijayanti, dan Dewi Darmastuti. 2021. “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Pelaksanaan Bantuan Sosial Covid-19 Di Dinas Sosial Provinsi Dki Jakarta”. Korelasi: Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi 2 (1): 82-96. DOI:-, ISSN: 2722-1040.
Ardiyanti, Handrini. 2020. “Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”. Info Singkat Bidang Politik Dalam Negeri Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 12: 25-30. DOI: -, ISSN: 2088-2351.
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Budiardjo, Meriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia.
Elviandri. 2019. “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”. Mimbar Hukum 31 (2): 252-266. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.32986.
Gunawan, Yordan dan Endyka Yovi Cajapa. 2017. “The Protection Of Small And Medium Enterprises In Yogyakarta: The Challenges Of Asean Economic Community”. Pertanika Journal of Social Science & Humanities 25 special issue : 199-206. DOI:- . ISSN: 0128-7702.
Herdiana, Dian. 2020. “Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19”. Jurnal Dinamika Pemerintahan 3 (2): 85-99. DOI: https://doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1323.
Irawan, Bambang. 2018. “Organisasi Formal Dan Informal:Tinjauan Konsep, Perbandingan, Dan Studi Kasus”. Jurnal Administrative Reform 6 (4): 195-220. DOI: https://doi.org/10.52239/jar.v6i4.1921.
Isra, Saldi. 2009. Kekuasaan dan Perilaku Korupsi. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Joharudin, Agus, Muhammad Andi Septiadi, Sephia Maharani, Tarisma Ditya Aisi, dan Nurwahyuningsih Nurwahyuningsih. 2020. “Panic Syndrom Covid-19 : Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan Pemerintah”. Jurnal Perspektif 4 (1): 44-53. DOI: https://doi.org/10.15575/jp.v4i1.63.
Khoiriyah, Fathul, Liana Oktavia, Ni’matus Zakiyah, dan Muhammad Afthon Ilman Huda. 2020. “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”. Spirit Publik 15 (2): 97-110. DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501.
Lestari J. Barany, Indira Simanjuntak, Dewa Ayu Widia, dan Yose Rizal Damuri. 2020. “Bantuan Sosial Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran” CSIS Commentaries : 1-11. DOI: -.
M. Gaffar, Janedjri. 2012. Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press.
Manan, Bagir dan Susi Dwi Hariiantii. 2013. “Pengelompokan Hak Asasi Manusia Dalam Uud 1945 Berdasarkan Karl Vasak, J. Donnelly, Francois Venter, Dan Roy Gregory-Philip Giddings”. Majalah Hukum Varia Peradilan No. 335: 5-17, DOI: -, ISSN: 0215-0247.
Mulyadi. 2018. “Kesejahteraan, Kualitas Hidup Dan Kaitannya Dengan Lingkungan Hidup”. Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING): 466-473. DOI:- . ISBN 978-979-792-865-0.
Nasution, Dito Aditia D., Erlina, dan Iskandar Muda. 2020. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”. Jurnal Benefita 5 (2): 212-224 DOI: https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313.
Ni’matul Huda. 2010. “Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi”. Jurnal konstitusi 7 (5):73-91. DOI: https://doi.org/10.31078/jk%25x.
Pakpahan, Rudy Hendra dan Eka NAM Sihombing. 2012. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial”. Jurnal Legislasi Indonesia 9 (2): 163-174. DOI: -. ISSN: 2579-5562.
Sitepu, Anwar. 2017. “Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Dari Konsep-Konsep Pekerjaan Sosial”. Sosio Informa 3 (1): 70-87. DOI: https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.688.
Suharto, Edi. 2015. “Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan”. Sosiohumaniora 17 (1): 22–28. DOI: https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668.
Sukmasari, Dahliana. 2020. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an”. At-Tibyan Journal of Qur’an and Hadis Studies 3 (1): 1-16. DOI: https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15.
Suradi. 2015. “Kebutuhan Pangan Bagi Rumah Tangga Miskin”. Sosio Informa 1 (1): 1-12. DOI: https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.
Surata, I Nyoman. 2014. “Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia”. Kertha Widya 2 (1): 112-125. DOI: - .
Tjandra, W Riawan. 2008. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
Van Meter, Donald S. dan Carl E. Van Horn. 1975. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework”. Administration&Society 6 (4): 445-488. DOI: https://doi/org/10.1177/009539977500600404.
Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, dan Syaiful Ikhsan. 2020. “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia”. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara 2 (1): 90-102. DOI: https://doi.org/10.31092/jurnal%20pkn.v2i1.995.
Yusrizal. 2020. ”Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 8 (2): 21-36. DOI: https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3065.
Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakann Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 86 HUK 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19).
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 100 HUK 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19).
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 161 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun 2021.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009.
Sumber Online/Internet
Elena, Maria. 2021. “Ini 'Efek Samping' Lockdown terhadap Ekonomi Indonesia ekonomi.bisnis.com.” June 22, 2021. = https://ekonomi.bisnis.com/read/20210622/9/1408745/ini-efek-samping-lockdown-terhadap-ekonomi-indonesia.
Fitri, Andreas. 2020. “Virus corona: Data penerima bansos 'amburadul, Pak RT ketiban pulung’ bbc news.” May 24, 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52651056.
Kemenkeu.2020. “DPR Sahkan Perppu No. 1/2020 Jadi Undang – Udang Karena Sudah Memenuhi Syarat – Syarat Produk Hukum-kemenkeu.go.id.” June 27, 2021. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-sahkan-perppu-no12020-jadi-undang-undang-karena-sudah-memenuhi-syarat-syarat-produk-hukum/.
Kusuma, Hendra. 2020. “Dari Mana Sumber Dana Bansos Corona yang Dikorupsi Mensos Juliari?-finance.detik.com.” June 28, 2021. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5283936/dari-mana-sumber-dana-bansos-corona-yang-dikorupsi-mensos-juliari.
Mahadi, Tendi. 2020. ” Begini rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp 677,2 triliun Kontan.co.id.” June 3, 2020. https://nasional.kontan.co.id/news/begini-rincian-penggunaan-anggaran-penanganan-covid-19-senilai-rp-6772-triliun.
Medistiara, Yulida. 2020. “Perppu Corona Diugat Ke MK Sri Mulyani: Sudah Menjadi UU-finance.detik.com.” June 29, 2021. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5022114/perppu-corona-digugat-ke-mk-sri-mulyani-sudah-menjadi-uu.
Oktari, Rosi. 2021. “Manfaat Bansos Selamatkan Indonesia dari Resesi Indonesiabaik.id.” Jan 29, 2021. http://indonesiabaik.id/infografis/manfaat-bansos-selamatkan-indonesia-dari-resesi.
Purba, Gervin Nathanael. 2021. ”Bansos Tunai Belum Cair, Kemensos dan Kemenkeu Miskomunikasi? Medcom.id.” June 26, 2021. https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/1bVAYRWN-bansos-tunai-belum-cair-kemensos-dan-kemenkeu-miskomunikasi.
Pusparisa, Yosepha. 2020, “Ini Beragam Dampak Covid-19 dalam Skala Global-databoks.katadata.co.id.” June 24, 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/26/ini-beragam-dampak-covid-19-dalam-skala-global.
Setiawan, Koesworo. 2020. “Mensos Minta Pilar-Pilar Sosial Kawal Kebijakan Penanganan Covid-19 Kemensos.go.id.” April 4, 2020. https://kemensos.go.id/ar/mensos-minta-pilar-pilar-sosial-kawal-kebijakan-penanganan-covid-19.
Situmorang, Anggun P. 2021. ” Kemenkeu:Tingkat Kepuasan Masyarakat pada Program Perlindungan Sosial 63,2 persen Merdeka.com.” Feb 24, 2021. https://m.merdeka.com/uang/kemenkeu-tingkat-kepuasan-masyarakat-pada-program-perlindungan-sosial-632-persen.html?page=1.
Susilo, Fakhridho . 2021. “Masalah korupsi dan politisasi bansos berakar pada budaya dan sistem politik di Indonesia theconversation.com.” Jan 28, 2021. https://theconversation.com/amp/masalah-korupsi-dan-politisasi-bansos-berakar-pada-budaya-dan-sistem-politik-indonesia-153475.
