Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia
Juridical Analysis of Illegal Covid-19 Vaccines: Protection and Enforcement of Health Rights of Indonesian Citizens
DOI:
https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.708Keywords:
Health Rights, Covid-19, Public Service, Illegal Vaccine.Abstract
Health rights are one of the basic rights stated in the Articles of 28H (1) Indonesia`s constitution. Covid-19 becomes an examination moment if the State can fulfil the health rights of its citizens. Some regulations have been issued to reduce coronavirus dissemination, one of them is the health ministerial regulations No. 10/2021 on the implementations of covid-19 vaccinations to the countermeasures of the covid-19 pandemic. Unfortunately, those policies become a loophole to gain profit for some irresponsible actors. A number of the abuses of vaccinations implementation cases arise along with the government effort to carry out the vaccination. The purpose of this research is to analyze the implementation of health right during pandemic through vaccination program which organized by the government and to analyze the protection of citizen’s health right to the illegal vaccine case phenomenon. This research is written by juridical normative method with law and cases approached and also use secondary data. Based on the research, the implementation of the health right through vaccination program which is organized by the government regards some principles according to Public Service Law Number 25/2009. But, there is an abuse of power in the execution stage, like illegal vaccine cases that contravene public service, equal right, balance of rights and obligations, professionalism and non discrimination principles. The executant can also be punished into multi-layer sanction such as administrative sanction and criminal sanction.
References
Affandi, Hernadi. 2019. “Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara” Jurnal Hukum POSITUM No. 1 Vol. 4.
Akbar, Idil. 2021. “Vaksinasi Covid 19 Dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik” Jurnal Academia Praja No. 1 Vol. 4.
Ali, Zainuddin, (2009). Metode Penelitian Hukum.Jakarta: Sinar Grafika.
Basuki, Udiyo. 2020. “Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia” Jurnal Caraka Justitia No. 1 Vol. 1.
Gimon, Daniel Nicolas. 2018. “Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi, Jurnal Lex Administratum No. 4 Vol. 6.
Ginting, Ari Mulianta. 2021. “Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Positif Tahun 2021.” Jurnal Puslit BKD No. 1 Vol.XIII (5-6).
Isriawaty, Fheriyal Sri. 2015. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion No. 2 Vol. 3.
Lawongo, Vetty Ester. 2017. “Perilaku Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Moronge Selatan II Kabupaten Talaud.” Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No.2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (9-12).
Mardiansyah, Rico. 2018. “Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia” Jurnal Veritas et Justitia No. 1 Vol. 4.
Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba 2013.
Perwira, Indra. 2014. “Memahami Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia” Jurnal ELSAM.
Rahmawati, Nur Ainiyah. 2013. “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium.”. Jurnal Recidive Vol.2 No.1 (4-7).
Ricky, Frans Gerard Silalahi. 2019. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Vaksin Palsu Oleh Petugas Farmasi Pada Masyarakat (Studi Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN Bks).” Jurnal Taqnin No. 2 Vol. 1.
Sari, Indah Pitaloka, Sriwidodo. 2020. “Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19” Jurnal Farmasetika No.5 Vol. 5.
Peraturan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sumber Online/Internet
BBC Indonesia. 2021. “Vaksin COVID-19 'Dijual Ilegal' Ke Masyarakat di Sumatera Utara, Diduga Libatkan Dokter dan Pegawai Dinas Kesehatan, Bagaimana Pengawasan Stok Vaksin - Berita BBC.com” June 3, 2021. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57341381.
Klikdokter. 2021. “Tiga Tantangan Besar Vaksinasi Covid-19 di Indonesia” June 17, 2021. https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3647492/tiga-tantangan-besar-vaksinasi-covid-19-di-indonesia diakses.
